Masyarakat yang terpinggirkan atau kaum marginal dinilai rentan disusupi paham intoleran, radikal, dan terorisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong terwujudnya transformasi pembangunan kesejahteraan guna mencegah terorisme di Indonesia. Pangkalnya, masyarakat yang terpinggirkan rentan disusupi paham radikalisme.
"Terorisme salah satunya adalah memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan sehingga begitu mudah dipengaruhi paham-paham intoleran, radikal, terorisme," kata Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, dalam sambutannya pada "Workshop Reformasi Birokrasi BNPT" di Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Menurutnya, perlu adanya pembangunan kesejahteraan untuk mencegah dan menekan potensi penyebaran terorisme pada kelompok masyarakat yang termarginalkan. Salah satunya, dukungan pemerintah melalui pemanfaatan anggaran belanja daerah maupun program-program pembangunan nasional yang dilaksanakan secara maksimal.
"Apabila pembangunan kesejahteraan bisa dilakukan maksimal oleh pemerintah melalui program-program pembangunan nasional, melalui APBD, maka kami yakini semakin dapat kita tekan masyarakat yang merasa termarjinalkan," ujarnya.
Boy mengungkapkan, BNPT secara umum tidak memiliki anggaran untuk menyukseskan pembangunan kesejahteraan. Namun, memiliki program peningkatan kesejahteraan penyintas terorisme, termasuk eks narapidana terorisme (napiter).