Izin yang dikeluarkan untuk proyek Meikarta hanya sebatas 84,6 hektare. Ini sesuai dengan SK tahun 1993.
Mengenakan kemeja warna putih, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, (12/12). Deddy dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta.
Menurut Deddy, pemanggilan terhadap dirinya oleh KPK terbilang wajar. Itu karena Deddy mengaku sejak awal dirinya yang mengatakan ada yang tidak beres dalam pengerjaan proyek pembangunan Meikarta.
“Sejak awal saya mengatakan ada yang kurang beres dalam masalah rencana pembangunan Meikarta. Pertama, karena itu di kawasan strategis provinsi yang harus mendapatkan rekomendasi dari provinsi yang menyangkut tata ruang. Makanya, sekarang ini wajar kalau KPK meminta keterangan saya. Dan saya ikuti semua proses rekomendasi,” kata Deddy Mizwar di Jakarta, Rabu (12/12)
Deddy menjelaskan, bahwa perizinan tata ruang tersebut harus terus dipantau. Sebab, pelanggaran tata ruang daerah bisa berakibat pada hukuman pidana.
Lebih lanjut, Deddy membantah kalau ada izin tata ruang yang dikeluarkan tersebut untuk lahan seluas 500 hektare. Tak hanya itu, soal pihak yang berniat mengubah izin tersebut Deddy mengaku tidak mengetahuinya.