Para kepala daerah disarankan mementingkan keselamatan warga di daerahnya, meski tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kebijakan penerapan lockdown dinilai sebagai langkah rasional di tengah pandemi Covid-19. Para kepala daerah disarankan mementingkan keselamatan warga di daerahnya, meski tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagio mengatakan, kebijakan ini semakin mendesak menjelang Ramadan dan Idulfitri. Sebab akan terjadi eksodus warga melalui tradisi mudik, yang semakin meningkatkan penyebaran coronavirus. Apalagi saat ini sudah ada ribuan orang yang telah pulang kampung lebih awal.
"Harus dilakukan, karena pemerintah pusat tidak kunjung mengambil keputusan. Eksodus orang yang sakit sudah ke daerah semua kan," kata Agus saat dihubungi reporter Alinea.id di Jakarta, Jumat (27/3).
Dia mengakui langkah tersebut akan melanggar instruksi Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan lockdown. Namun bagi Agus, kebijakan karantina wilayah harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa warga dari ancaman mematikan Covid-19. Karena itu, instruksi Presiden dapat dikesampingkan demi kemaslahatan masyarakat.
"Meskipun melanggar administrasi negara karena melanggar perintah Presiden, itu harus dilakukan. Demi kebaikan untuk daerahnya kan," kata Agus.