Provinsi-provinsi yang tingkat kebahagiaan warganya tinggi justru punya indeks demokrasi yang terburuk.
Indeks demokrasi (ID) provinsi ternyata tak selalu berkorelasi positif dengan tingkat kebahagiaan warganya. Hasil penelusuran terhadap data ID provinsi dan indeks kebahagiaan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi yang kurang demokratis justru warganya paling bahagia.
Pada 2021, misalnya, BPS menemukan DKI Jakarta punya ID provinsi tertinggi dengan raupan 82,08 poin. DKI diekor Jawa Timur (81,31%%), DI Yogyakarta (81,21), Jawa Tengah (81,15), Kalimantan Timur (81,02), Aceh (80,92), Sulawesi Utara (80,41), Lampung (80,18), Jawa Barat (79,72), Kep. Riau (79,53), dan Kalimantan Utara (79,38).
Namun, indeks kebahagiaan provinsi-provinsi itu bukan yang teratas pada rilis BPS tahun yang sama. BPS mencatat provinsi-provinsi yang paling bahagia warganya ialah Maluku Utara (76,34), Kalimantan Utara (76,33), Maluku (76,28), Jambi (75,17), dan Sulawesi Utara (74,96), Kep. Riau (74,78), dan Gorontalo (74,77)
Kebahagiaan diukur BPS menggunakan tiga parameter utama, yakni kepuasan hidup, makna hidup, dan perasaan. Dimensi kepuasan hidup jadi ukuran terpenting penentu indeks, yakni mencakup 34,80%. Dimensi makna hidup dan perasaan berkontribusi sebesar 34,2% dan 31,18% terhadap total indeks.
Meskipun tingkat kebahagiaan warganya tinggi, namun implementasi demokrasi di provinsi-provinsi tersebut tergolong buruk atau biasa saja. Maluku Utara, misalnya, hanya 68,82. Maluku, yang berada di peringkat ketiga, indeks demokrasinya tercatat hanya 66,76. Di posisi tiga besar, hanya Kalimantan Utara yang menunjukkan capaian positif pada kedua sisi, yakni dengan raupan indeks demokrasi sebesar 79,38. Pada rilis BPS 2021, indeks demokrasi provinsi anyar itu berada di peringkat ke 11.