"Jadi walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami enggak akan goyah kalau soal prinsip transparansi anggaran."
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta hari ini. William dipanggil BK ihwal pengunggahan kejanggalan anggaran, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) milik Pemprov DKI Jakarta.
William mengaku pemeriksaan tersebut tak akan mengubah sikapnya untuk mengungkap kejanggalan anggaran. Menurutnya, dirinya akan terus mengkritisi dan membuka kejanggalan dalam setiap rancangan anggaran.
"Kalau soal prinsip transparansi anggaran, kami enggak bisa tolerir. Jadi itu sudah jadi sikap politik PSI, bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan. Jadi walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami enggak akan goyah kalau soal prinsip transparansi anggaran. Itu prinsip utama kami," kata William usai dimintai keterangan BK DPRD di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (12/11).
Dalam pemeriksaan tersebut, William mengaku ditanya soal kronologi pengunggahan rancangan anggaran lem aibon DKI Jakarta, senilai Rp82,8 miliar di media sosial. Menurutnya, media sosial menjadi sarana paling efektif menyampaikan informasi ke publik.
Hal ini terbukti dari pengunggahan informasi kejanggalan lem aibon yang ia sampaikan melakukan akun media sosialnya. Setelah mengunggah di akun Twitter miliknya, informasi tersebut bergulir hingga menjadi sorotan banyak pihak.