"Jelas sekali terlihat vaksin gotong royong ala Kadin bermasalah, tidak jelas, belum ada sistemnya."
Anggota Komisi IX DPR, Sri Meliyana, mempertanyakan kebijakan Program Vaksin Gotong Royong (VGR) individu atau berbayar. Mestinya pemerintah mengevaluasi pelaksanaannya oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terlebih dahulu sebelum mengambil langkah berikutnya.
"Usulan vaksin gotong royong ini dari Kadin, yang pelaksanaanya tidak jalan, menurut saya. Karena menkes mengakomodir vaksin gotong royong ini, maka saya rasa, menjadi tanggung jawab menkes juga untuk mengevaluasi perjalanannya," ucapnya dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Selasa (13/7).
Sri mengatakan, ide awal VGR bertujuan mengakomodasi perusahaan di bawah Kadin untuk ikut serta dalam program vaksinasi. Dengan demikian, akses korporasi dalam memperoleh vaksin kian mudah.
Sayangnya, sambung politikus Partai Gerindra ini, pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik sampai kini. "Dari media disebutkan, banyak perusahaan yang sudah mendaftar untuk vaksin gotong royong tapi tidak ada solusi dari Kadin."
"Ada perusahaan padat karya kesulitan mengikuti vaksin gotong royong karena terlalu mahal. Apa tidak ada kebijaksanaan untuk masalah ini?" sambung dia.