Pemerintahan Jokowi dinilai membuka diri bagi orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk eks komandan Tim Mawar, Mayjen (Purn) Chairawan Kadarsyah Kadirussala Nursyirwan, sebagai salah satu asisten khususnya di Kementerian Pertahanan. Hal tersebut dinilai menunjukkan tidak adanya komitmen penegakan hak asasi manusia dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
"Tentu sudah bisa diduga, karena memang pemerintahan Jokowi seperti membuka dirinya bagi orang-orang yang sekalipun terlibat atau bertanggung jawab di dalam pelanggaran hak asasi manusia ke dalam pemerintahan," kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, saat dihubungi jurnalis Alinea.id di Jakarta, Rabu (1/1).
Menurutnya, pemerintahan Jokowi semakin lama terlihat cair dengan para terduga pelaku pelanggaran HAM. Tidak ada pelarangan bagi orang-orang yang pernah terlibat dalam persoalan HAM untuk menduduki jabatan publik.
Jika Presiden konsisten dengan janji Nawacita ihwal HAM, kata Usman, Jokowi bisa tegas melakukan pembatasan. Usman menganjurkan Jokowi mencontoh Argentina dalam pembatasan pejabat publik.
"Lima tahun terakhir ini, di Argentina semua yang dianggap terlibat dalam penculikan, penghilangan ribuan orang, termasuk aktivis, itu dikeluarkan dan tidak boleh duduk di jabatan publik," kata Usman menerangkan.