Membatasi hak atas informasi masyarakat akan mengakibatkan kesulitan verifikasi sumber informasi kredibel.
Pembatasan akses informasi (internet shutdown) di daerah menimbulkan potensi konflik. Hal tersebut, disampaikan peneliti muda Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Alia Yofira.
Penerapan internet shutdown, menurut dia, justru menyebabkan potensi konflik semakin meningkat karena masyarakat tidak memiliki akses atau memverifikasi informasi yang valid.
Asumsi tersebut, menurut Alia, hasil penelitian yang dilakukan Stanford University saat mereka melakukan penelitian terkait fenomena internet shutdown di Kashmir, India.
"India, khususnya di Kashmir, sebagai upaya untuk menurunkan konflik yang terjadi. Pemerintah di sana mencoba melakukan internet shutdown selama berbulan-bulan. Hasil penelitian mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Ketika internet dimatikan, hak atas informasi masyaraktat dibatasi dan berkurang, tingkat kekerasan di masyarakat dan potensi konflik meningkat," kata Alia dalam webinar, Rabu (24/2) siang.
Dia menuturkan membatasi hak atas informasi bagi masyarakat, akan mengakibatkan kesulitan memverifikasi sumber informasi kredibel untuk menjaga keamanan mereka.