Mendagri mengingatkan, DOB bertujuan kemandirian daerah agar tidak bergantung pada pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebut, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sebab, pembentukan tersebut perlu membentuk pemerintahan baru, membangun infrastruktur, hingga rekrutmen kepegawaian.
"Kami melihat ada euforia pembentukan DOB ada baiknya untuk mempercepat pembangunan, mempermudah pelayanan publik, dan memotong birokrasi. Di sisi lain, kadang-kadang ada latah. Ada daerah yang penduduknya tidak lebih dari 15.000 per kabupaten ingin memecah lagi menjadi DOB," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (26/4).
Dia mengingatkan, DOB bertujuan kemandirian daerah agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Jadi, proporsi komponen APBD harus pendapatan asli daerah (PAD) lebih banyak dibandingkan transfer dari pemerintah pusat.
Dari segi kapasitas fiskal, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagi daerah dalam tiga kategori. Yaitu, daerah kapasitas fiskal tinggi yang ditandai dengan PAD lebih banyak daripada transfer pemerintah pusat.
Misalnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Bali. "Jadi, gejolak di tingkat pusat tidak banyak berpengaruh di daerah tersebut," tutur Tito,