KPK diminta mengusut penunjukan startup dalam program kartu pra kerja.
Desakan pembubaran Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Jokowi kembali bergulir. Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut masalah penunjukan startup dalam program Kartu Prakerja. Pasalnya, ada potensi korupsi dalam masalah tersebut.
Bagi Arteria, keterlibatan startup tanpa melewati tender adalah suatu penyimpangan. Apalagi, salah satu startup tersebut, yakni Ruangguru, notabenenya merupakan perusahaan besutan bekas Stafsus Milenial Preisden, Adamas Belva Devara.
Menurut dia, gagasan Presiden Jokowi sudah bagus mengenai program Kartu Prakerja. Hanya saja, ada penyimpangan dalam implementasi program tersebut.
"Implementasinya dipangkas sama orang-orang yang enggak benar, implementasinya dipenggal. Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa ketua, permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya?" kata Arteria dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR bersama KPK, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/4).
Arteria menegaskan, KPK wajib ikut campur dalam menangani potensi-potensi yang ada. Politikus PDIP itu mengatakan, masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pengunduran diri Belva. Karena diduga adalah masalah korupsi.