Isu yang dilontarkan dari hasil pertemuan tokoh di Rembang baru dikonsumsi oleh kelas menengah.
Pertemuan sejumlah tokoh dengan KH Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11), pada dasarnya merupakan gerakan moral agar pemerintah tidak jauh melenceng dari cita-cita reformasi, yang salah satunya adalah menghilangkan KKN dan menegakkan demokrasi substansial di Indonesia.
Sebab, ada kekhawatiran kalau penyelenggara negara sudah agak melenceng dari agenda demokratisasi yang dicanangkan sejak awal Orde Reformasi. Salah satunya adalah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.
Buat informasi, selain membahas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sejumlah tokoh yang bersilaturahmi ke kediaman Gus Mus juga membahas, demokrasi Indonesia yang diayun-ayun, kekuasaan terpusat di eksekutif, dan intervensi dari eksekutif ke yudikatif.
Pengamat politik dari UI Cecep Hidayat mengatakan, gerakan moral yang dilakukan sejumlah tokoh tidak bakal efektif. Kecuali jika isu yang diusung juga menjadi pembicaraan masyarakat luas. Sebab ada indikasi, isu yang dilontarkan dari hasil pertemuan tokoh di Rembang baru dikonsumsi kelas menengah.
"Seharusnya isunya menjadi bola salju yang terus membesar. Sehingga juga diperbincangkan oleh semua elemen masyarakat, khususnya kelas menengah bawah. Itu penting agar bisa efektif untuk mencegah terjadinya arus balik demokratisasi," kata dia saat dihubungi Alinea.id, Selasa (14/11).