Beban administrasi program Merdeka Belajar membebani para guru di daerah.
Bagi Novalia Tri Astuti, kurikulum Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim sama sekali tak bikin "merdeka". Sejak menjalankan kurikulum itu pada 2022, Novalia "ngos-ngosan" menuntaskan segunung beban administrasi sebagai guru SMKN 1 Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur.
Novalia merasa program Merdeka Belajar hanya fokus pada membenahi sistem pembelajaran bagi para siswa. Beban administrasi bagi guru dan tenaga pendidik luput disederhanakan. Secara berkala, perempuan berusia 34 tahun itu harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang tidak ringkas, bahkan hingga berjilid-jilid.
"Dulu awal-awalnya ketika baru menjabat sebelum kurikulum merdeka itu bilangnya RPP hanya selembar, tidak usah banyak lembar seperti kurikulum 2013. Tetapi, kenyataan di lapangan, pengawas minta lampirannya banyak juga. Tidak ada bedanya," kata Novalia kepada Alinea.id, Jumat (4/5).
Untuk memenuhi sasaran kinerja pegawai, Novalia juga mesti rutin mengisi platform merdeka belajar (PPM). Supaya mendapat predikat kinerja baik, para guru harus punya nilai minimal 32 di PPM. Angka itu bisa diperoleh dengan rajin ikut pendidikan dan pelatihan (diklat) serta seminar terkait pendidikan.
"Cuman kan rasanya kayak pemaksaan, ya, ini. Wajib seluruh guru buat mengerjakan kegiatan pengembangan diri di PMM. Itu (predikat nilai) bisa dilakukan dari diklat yang dikuti, seminar, jadi kolaborator dan banyak lain pokoknya," ucap Novalia.