RUU Penanggulangan Bencana jangan sampai mengganggu wilayah kerja BNPB.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta pemerintah mempertegas posisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini menanggapi draf usulan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) dan kaitannya dengan posisi kelembagaan BNPB.
Menurut Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI Imam Rinaldi Nasution, dalam rapat Menteri Sosial dan DPR RI beberapa waktu lalu, tidak dijelaskan posisi BNPB secara utuh.
"Karena RUU Penanggulangan Bencana ini jangan sampai mengganggu wilayah kerja BNPB yang sudah ada. Kementerian sosial juga harus memperjelas draf ajuan dari pemerintah tentang penanggulangan bencana," kata Imam dalam keterangannya, Selasa (25/5).
Utuk itu, HMI mendorong agar masalah kelembagaan BNPB mendapat titik temu antara Panja Pemerintah dengan Panja Komisi VIII DPR RI. Selain masalah penanggulangan bencana, penguatan mitigasi dan preventif menjadi masukan tambahan penguatan BNPB.
"Yang paling penting soal anggaran, Komisi VIII sepakat dengan 2% anggaran APBN dan APBD untuk BNPB," jelasnya.