Sikap Presiden Joko Widodo terlihat sangat gamblang tidak mendukung penguatan KPK.
Hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) saat ini dianggap tidak baik. Itu ditandai dengan ketidakhadiran bekas Wali Kota Solo itu dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2019 di Kantor KPK pada Senin (9/12).
Padahal, Presiden Jokowi diundang secara resmi oleh KPK. Lembaga antirasuah itu pun telah mengirimkan undangan resmi kepada bekas Gubernur DKI Jakarta itu sejak jauh hari. Namun demikian, Jokowi lebih memilih mengutus Ma'ruf Amin untuk mewakilinya dalam puncak perayaan hari antikorupsi itu.
Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, menilai absennya Presiden Jokowi dalam peringatan Harkodia 2019 menandakan terdapat relasi yang tidak baik dengan pimpinan KPK saat ini. Bivitri menilai demikian setelah mencermati berbagai perkembangan soal isu-isu yang menyangkut KPK.
“Karena memang narasi di media soal bagaimana Undang-Undang KPK dan sebagainya. Mungkin dari situ. Mungkin juga, pandangan presiden terhadap kerja (penindakan) KPK selama ini yang dinilai terlalu aktif, sehingga investasi yang masuk ke Indonesia jadi agak lambat,” kata Bivitri saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Selasa (10/12).
Lebih lanjut, kata Bivitri, sikap Presiden Joko Widodo terlihat sangat gamblang untuk tidak mendukung penguatan KPK saat ini. "Kelihatan kan saat ini, segalanya mau diintervensi, terlihat Presiden tidak suka dengan KPK saat ini," ujar dia.