PDIP memberikan 11 catatan terkait kinerja 100 Anies-Sandi. Namun, Anies justru memamerkan kinerjanya melalui media sosial.
Tepat hari ini, Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Anies Baswedan-Sandiaga Uno mencapai 100 hari masa kepemimpinannya di Ibu Kota. Pro dan kontra akan kebijakan Anies-Sandi pasca dilantik 16 Oktober 2017 pun menguap, tak terkecuali kritikan tajam yang langsung disampaikan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.
Dalam jumpa pers yang dilaksanakan tepat di 100 hari masa kepemimpinan Anies-Sandi, partai berlambang banteng ini menyebut belum ada arah yang jelas dari kebijakan Anies-Sandi untuk kejayaan Jakarta lima tahun kedepan.
"Memang 100 hari masih terlalu singkat untuk menilai suatu pemerintahan dengan periode lima tahun. Tapi 100 hari ini toggak kita melihat arah Anies-Sandi membawa Jakarta yang belum jelas," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, Rabu (24/1).
Kebijakan yang tak jelas itu diintisarikan PDIP dalam 11 poin. Pertama, Gembong menyebut, kata "pribumi" yang sempat diucapkan Anies Baswedan setelah dilantik justru memecah belah warga. Selanjutnya, PDIP menyoroti pembentukan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP). Menurut Gembong, jumlah anggota TGUPP terlalu banyak. Ketiga, partai politik berlambang banteng moncong putih itu menyoroti dibukanya kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan berskala besar.
"Keempat, dibukanya pagar pembatas Monas yang dinilai akan merusak keasrian taman di Monas," sambungnya.