Pemerintah memutuskan menerapkan PPKM darurat guna menekan laju penularan Covid-19.
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat disertai peningkatan pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing). Dengan demikian, penanganan Covid-19 diharapkan semakin optimal.
"Proses testing dan tracing harus terus ditingkatkan. Begitu juga dengan vaksinasi juga harus dilakukan secepat mungkin untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok)," ucap Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan.
Selain itu, IAKMI berharap PPKM darurat disertai dengan penerapan dengan sebaik-baiknya. Dirinya mengingatkan, penanganan pandemi dengan berbagai instrumen kebijakan menjadi aksi yang mendorong upaya masif dari pusat hingga daerah sehingga masyarakat berbondong-bondong dipaksa sadar berperilaku baru.
"Tidak ada kerumunan, masyarakat tetap di rumah, tidak keluar rumah jika tidak mendesak. Dengan begitu penularan bisa ditekan," yakinnya.
Pemerintah pusat memutuskan memberlakukan PPKM darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk sebagai koordinator pelaksananya.