Pemerintah Indonesia akan menuntut pemerintah Australia untuk ikut bertanggung jawab atas tumpahan minyak Montara.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memprakarsai penyusunan Perpres supaya memperkuat tim Task Force. Tim ini akan bergerak untuk menangani kasus tumpahan minyak Montara di laut Timor pada 2009 lalu yang menyebabkan pencemaran pada perairan laut Timor Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan mengatakan, pemerintah akan melayangkan gugatan di dalam dan luar negeri, jika Perpres tersebut telah diterbitkan. Pelayangan gugatan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Hukum dan HAM.
“Tindak lanjut ke depan, kami tetap mendorong adanya Peraturan Presiden untuk menyelesaikan permasalahan ini mengingat ini baru dua kabupaten yang terselesaikan, masih ada 11 kabupaten yang belum terselesaikan. Di samping itu, kami melihat dari isu kerusakan lingkungan cukup besar. Oleh karena itu perlu kita selesaikan lewat Peraturan Presiden sebagai payungnya,” kata Luhut dalam keterangan, Jumat (25/11)
Pemerintah Indonesia melalui tim task force akan terus mendukung semua proses penyelesaian kasus tersebut dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia serta memfasilitasi para saksi ahli dari Indonesia serta para korban terdampak ke Australia.
Di samping itu, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa selaku ketua tim task force menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan menuntut pemerintah Australia untuk ikut bertanggung jawab atas tumpahan minyak Montara. “Adanya tuntutan ini diharapkan kita memberikan tekanan kepada PTT Exploriation and Production (PTTEP) dapat semakin tinggi,” jelasnya.