Pembahasan bermula dari lambannya pelaksanaan Program Vaksin Gotong Royong (VGR) yang dikoordinatori Kadin.
Pemerintah mengklaim, kebijakan vaksin gotong royong (VGR) individu berbayar melalui PT Kimia Farma (Persero) Tbk muncul karena vaksinasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berjalan lamban. Ini sempat dibahas dalam rapat bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), 26 Juni.
"VGR itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. VGR mungkin sekarang speed-nya itu 10.000-15.000 per hari. Dari target 1,5 juta, baru 300.000. Jadi, memang ada concern ini, kok, lamban yang sisinya VGR," kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (13/7).
Karenanya, dalam rapat tersebut muncul inisiatif Program VGR individu berbayar. Salah satunya, membuka akses VRG berbayar untuk ke rumah sakit, anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan individu.
Dua hari setelahnya, sambung Budi, hasil rapat itu dibawah ke dalam rapat kabinet terbatas. Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, pun kembali memberi masukan untuk pelaksanan VGR berbayar.
"Nah, keputusan ini diambil. Pertama, vaksin gotong royong ini dilihat masih bisa ditingkatkan peranaannya supaya mempercepat target vaksinasi. Vaksi gotong royong harusnya lebih cepat karena swasta, kan, lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," tuturnya.