Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai permintaan Presiden Joko Widodo untuk mencabut konsesi lahan bukanlah solusi konflik agraria.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai permintaan Presiden Joko Widodo untuk mencabut konsesi lahan bukanlah solusi konflik agraria.
Manager Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring menerangkan, sejatinya pernyataan Jokowi tersebut bukanlah sebuah pernyataan baru guna merespons situasi konflik agraria dan sumber daya alam (SDA).
Bahkan, dikatakannya, hal seperti ini telah disampaikan Jokowi sejak Janji Politik Nawa Cita jilid 1 hingga adanya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres RA).
"Sayangnya pada rapat terbatas kemarin, Presiden terlihat masih terjebak dengan memberikan apresiasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil," ungkap Boy di kantor Walhi, Jakarta, Senin (6/5).
Pada pembukaan rapat terbatas "Percepatan Penyelesaian Masalah Pertahanan" yang dilangsungkan Jumat (3/5) itu, secara tegas Jokowi juga meminta pencabutan atas seluruh konsesi perusahaan swasta atau BUMN apabila pemegang hak konsesi mempersulit upaya percepatan pemulihan hak rakyat dalam konflik yang terjadi.