Kejagung tunggu keputusan Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Kejaksaan Agung (Kejagung) tersandung undang-undang (UU) yang tidak mengatur mengenai tata cara penghentian penyelidikan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Ali Mukartono menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan proses evaluasi seluruh kasus pelanggaran HAM berat. Menurut dia, terdapat dua jenis kendala yang ditemukan sehingga menyebabkan perkara pelanggaran HAM berat tidak kunjung selesai.
"Satu masalah perkara, dua masalah UU. Misalnya gini, di UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM tidak disebutkan tata cara penghentian penyelidikan," ucap Ali kepada Alinea, Jumat (26/2).
Ali mengaku, belum memutuskan apakah ada perkara yang dihentikan atau dipastikan tuntas. Dia hanya memastikan analisa perkara telah diserahkan kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.
"Kami rekomendasikan ke Jaksa Agung. Tindak lanjutnya seperti apa, dibicarakan ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Terserah beliau," ujarnya.