PKB ini menyebutkan dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis.
Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding meminta kepolisian mampu menerjemahkan visi pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam hal ini, kata Kardiang, insiden di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hal yang bertolak belakang.
Alasannya, sebut Karding, Jokowi selama masa pemerintahannya dikenal dengan pembangunan infrastruktur yang amat berguna untuk masyarakat. Selain itu, sosok Jokowi dinilainya tidak pernah melakukan tindakan represif dalam menghadapi warga yang terdampak proyek infrastruktur atau proyek strategis nasional.
"Saya mau merespons apa yang terjadi di Desa Wadas beberapa hari lalu. Menurut saya kepolisian harus mampu menjabarkan dan menerjemahkan dengan cerdas setiap perintah Presiden Jokowi terutama dalam mengawal pembangunan infrastruktur," ujar Karding dalam keterangannya, Minggu (13/2).
Politikus PKB ini menyebutkan dalam mengawal setiap proyek strategis nasional, polisi harus bersikap humanis. Tentunya sikap tersebut juga berlaku di kasus Wadas.
"Karena yang saya tahu, Presiden Jokowi sangat gencar mendorong pembangunan infrastruktur namun beliau bukan sosok yang suka dengan pendekatan kekerasan dan represif," tegas Karding.