Kebijakan Kemerintah Kelautan dan Perikanan dinilai belum ramah kepada perempuan nelayan.
Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) Sutrisno mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Edhy Prabowo yang membolehkan lagi pemakaian cantrang dengan mencabut Keputusan Menteri KP No. 86/KEPMEN-KP/2016.
“Kebijakan Menteri (Kabinet Kerja 2014-2019) Susi (Pudjiastuti) kita anggap itu sudah berpihak kepada nelayan tradisional. Dalam pengelolaan perikanan ini, kita butuh keberlanjutan, bukan mengeksplorasi sumber daya ikan,” ujar Sutrisno dalam diskusi virtual, Selasa (21/7).
Sutrisno meminta Menteri KKP Edhy Prabowo mempelajari akar masalah penggunaan alat tangkap cantrang dan sejarahnya mengapa dilarang, khususnya dari aspek lingkungan.
Federasi Serikat Nelayan Nusantara, kata dia, akan terus menolak legalisasi cantrang. Penolakan nelayan bukan hanya karena cantrang mengeksploitasi sumber daya perikanan, tetapi juga demi memastikan ketersediaan sumber daya perikanan di laut Indonesia.
“Nah, saran saya mestinya yang dilakukan KKP bagaimana mencoba memetakan apa kira-kira alat tangkap yang canggih, tetapi tidak berpotensi merusak lingkungan. Ini mestinya dilakukan sejak lama, (Indonesia) kan kan punya lembaga riset,” ucapnya.