Data kasus dugaan korupsi tersebut akan menjadi pertimbangan apakah Otsus Papua berjalan efektif.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar rapat kerja bersama Panitia Khusus Otonomi Khusus (Pansus Otsus) Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, siang tadi. Dalam rapat kerja tersebut, dilaporkan data penanganan kasus korupsi di wilayah Papua selama Otsus berjalan.
“Ada ratusan kasus yang dilaporkan,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono kepada Alinea, Kamis (27/5).
Menurut Ali, data tersebut memang diminta untuk menjadi evaluasi pihak DPR apakah Otsus Papua berjalan efektif. Namun ia tidak merinci berapa kerugian negara dari ratusan kasus yang sudah ditangani itu.
Sementara, terkait dugaan penyelewengan dana Otsus Papua, menurut Ali hingga kini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). “Belum ada tindak lanjut kalau ke saya, tidak tahu kalau ke KPK atau ke Polri,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku telah memberikan daftar tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri untuk menangani dugaan penyelewengan dana Otsus Papua dan Aceh.