Pemerintah hanya mampu merehabilitasi 100 kantor pada 2020.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, 10.000 lebih kantor desa se-Indonesia rusak. Puluhan ribu desa lainnya pun belum memiliki kantor sampai sekarang.
"Kami sudah berusaha mengusulkan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), tetapi lagi-lagi anggaran terbatas," ujar Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Nata Irawan.
Dirinya melanjutkan, Kemendagri telah mengajukan rehabilitasi kantor desa semenjak 2017. Namun, hanya sebanyak 500 unit yang disetujui.
"Di tahun 2019-nya 200 kantor desa. Tahun ini hanya 100 kantor desa," sambungnya, menukil situs web Kemendagri.
Irawan menjelaskan, pihaknya hanya bisa membantu merehabilitasi 100 kantor desa lantaran anggaran terbatas. Pun disebut sebagai bantuan atau sebatas stimulan.