Pemda perlu segera melaporkan data paling mutakhir mengenai penanganan dan pencegahan Covid-19.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui masih adanya ketidakcocokan data penanganan Covid-19 di daerah. Ketidakcocokan tersebut dikarenakan data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah (pemda) bukan paling terbaru.
"Yang menjadi catatan saya, ada ketidakcocokan data yang kami terima dari Kementerian Keuangan, sebab laporan yang diberikan daerah sering merupakan laporan yang belum update. Untuk itu ke depannya agar (pemerintah daerah) memperbaiki laporan di masing-masing daerah," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dalam keterangan resminya, Sabtu (7/8).
Ardian menuturkan, pemda diminta segera melaporkan data paling mutakhir mengenai penanganan dan pencegahan Covid-19 di wilayah masing-masing. Pasalnya, setiap data dari Pemda akan dilaporkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia juga membeberkan, data yang tidak dilaporkan berdasarkan perkembangan terbaru akan menimbulkan polemik penanganan Covid-19 di masyarakat. "Perlu ditekankan yang menjadi prioritas di dalam laporan tersebut mencakup bidang kesehatan, penanganan dampak, dukungan ekonomi dan bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial," ujarnya.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, pertumbuhan kasus terkonfirmasi Covid-19 pada Jumat (6/8), sebanyak 39.532. Dengan demikian, totalnya mencapai 3.532.567 orang sejak diumumkan pada 2 Maret 2020.