Tantangan itu harus dihadapi karena Indonesia sebagai salah satu penghasil tenaga pelaut terbesar di dunia
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memandang Maritime Autonomous Surface Ships dapat mengurangi jumlah awak di kapal karena kemajuan teknologi. Hal ini dianggap menjadi tantangan di era tersebut.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto mengatakan, tantangan itu harus dihadapi karena Indonesia sebagai salah satu penghasil tenaga pelaut terbesar di dunia. Kondisi ini bisa bergeser karena di era tersebut kendali kapal sebagian besar akan dilakukan secara remote dari luar kapal atau di darat.
“Organisasi Maritim Internasional sendiri juga telah menargetkan aturan terkait Maritime Autonomous Surface Ships dapat diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2028. Namun demikian, saya yakin bahwa upaya-upaya yang telah kita lakukan melalui Cooperative Mechanism dapat memungkinkan kita untuk terus bekerja dan beradaptasi menghadapi tantangan yang ada untuk mewujudkan industri pelayaran yang maju,” kata Hartanto dalam pertemuan Co-operation Forum (CF) ke-14 yang digelar di Paradox Singapore Merchant Court at Clarke Quay, Singapura sejak Senin (31/1) sampai dengan hari ini, Selasa (1/8).
Selain itu, pihaknya juga mencermati secara khusus isu dekarbonisasi, Ballast Water Management dan Oil Spill Management. Namun, ia menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan Negara Pantai, Negara Pengguna, serta pemangku kepentingan terkait lainnya yang berada di bawah kerangka Cooperative Mechanism dalam meningkatkan kolaborasi guna mencapai tujuan bersama.
“Seperti yang telah kami catat, pengembangan Maritime Autonomous Surface Vessels (MASS) dan dekarbonisasi perkapalan telah menjadi isu yang muncul di sektor maritim global yang perlu kita fokuskan,” ujar Hartanto.