Pihaknya mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Anas, mendorong kesiapan para kepala daerah untuk melakukan transformasi di lingkungan kepemimpinannya sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi. Dikatakan Anas, ada tiga poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk melaksanakan arahan presiden tersebut.
"Pertama, birokrasi itu harus berdampak, harus melayani," kata Anas dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi APKASI bersama Kementerian PAN-RB terkait tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN, Rabu (21/9).
Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mencontohkan, semasa menjabat sebagai bupati, ia mendorong jajaranya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, di antaranya melayani dengan senyum, dan bertindak cepat dalam menangani keperluan masyarakat yang datang.
"Pelayanan itu sederhana saja, termasuk dari senyum. Dan orang kalau datang ditanya dulu, itu bagian dari pelayanan supaya mereka senang," ujarnya.
Kemudian, poin kedua yakni reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, sementara poin ketiga adalah birokrasi yang lincah dan cepat. Anas menuturkan, inovasi jadi salah satu kunci untuk birokrasi yang lincah dan cepat, terlebih saat ini dunia tengah bergerak ke arah digitalisasi.