Masyarakat tak boleh menyerah dengan terus bersuara untuk mengawal kemajuan mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan pendiri negara.
Sejumlah tokoh bangsa memprihatinkan kondisi demokrasi di Indonesia. Salah satunya kembali merebaknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta adanya kekhawatiran kalau pelaksanaan Pemilu 2023 tidak berjalan dengan asas jujur dan adil.
Keprihatinan pertama keluar dari mulut Presiden ke-5 yang sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam keterangan resminya yang dipantau online, Minggu (12/11), Megawati mengaku sangat prihatin dan sangat menyayangkan keluarnya putusan MKMK soal pelanggaran kode etik berat yang dilakukan hakim konstitusi. Dan seharusnya, hal itu tidak perlu terjadi jika tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya.
"Berulang kali saya mengatakan, bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai hukum dasar tertulis. Namun, konstitusi itu harus memiliki ruh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa," kata dia.
Dia juga mengenang kultur otoriter dan sangat sentralistik pada Orde Baru yang menyebabkan lahirnya nepotisme, kolusi dan korupsi. Praktik kekuasaan seperti itu yang kemudian mendorong lahirnya reformasi. Dan kemudian melahirkan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas serta undang-undang pemerintahan yang bebas dari KKN.
Megawati juga meminta agar semua pihak mengawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai momentum mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi, agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri.