Pempus mendorong PTM dengan memasukkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam prioritas program vaksinasi.
Surat keputusan bersama (SKB) empat menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian) sebenarnya telah diberlakukan sejak Juli 2020. Namun, nyatanya pembelajaran tatap muka (PTM) hanya dilakukan pada 22% dari total keseluruhan sekolah di Indonesia. Padahal, SKB 4 menteri membolehkan PTM untuk sekolah di wilayah zona hijau dan kuning.
“Banyak sekali yang menanyakan kepada saya, terutama nitizen. Kapan sekolah buka? Sebenarnya pertanyaan itu harus ditujukan kepada setiap pemda (pemerintah daerah) masing-masing,” ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/3).
Pemerintah sendiri sebenarnya telah merevisi SKB 4 menteri tersebut dengan membolehkan PTM terbatas dengan protokol kesehatan ketat sejak Januari 2021. Namun tetap saja, hanya 41% sekolah di wilayah zona hijau yang melakukan PTM. Untuk itu, Mendikbud mengimbau agar pemda mengizinkan PTM bagi daerah-daerah sulit mengakses sinyal.
Selain itu, Kemendikbud menemukan masih banyak murid tidak memiliki gawai untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Maka, pemerintah pusat (pempus) kembali mendorong PTM dengan memasukkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam prioritas program vaksinasi.
Pelaksanaan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan diberikan berdasar tingkat kesulitan melakukan PJJ, dan potensi ketinggalan pembelajaran. Di mana PAUD dan SD memenuhi syarat prioritas program vaksinasi.