GBHN diperlukan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengemukakan pandangannya soal perlu kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pandangan itu ia sampaikan dalam pembukaan sidang MPR kelima hari ini.
Menurut Zulhas, panggilan Zulkifli, alasan utamanya berkaca pada kondisi luasnya negara ini. Sehingga diperlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
"Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Zulhas dalam sidang tahunan MPR 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Tugas melakukan penataan sistem ketatanegaraan dengan GBHN, kata Zulhas, juga telah dilakukan MPR melalui Badan Pengkajian MPR dan Lembaga Pengkajian MPR.
Haluan yang dimaksud, kata dia, disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat disertai landasan hukum yang kuat. Haluan itu menjadi peta jalan bagi seluruh komponen bangsa, termasuk lembaga negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.