Asfinawati berpendapat, pada dasarnya TWK adalah bagian dari pelemahan pemberantasan korupsi.
Tes wawasan kebangsaan atau TWK disebut sebagai penelitian khusus (litsus) model baru. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH), Asfinawati, saat diskusi dalam jaringan, Jumat (11/6).
Diketahui, litsus merupakan cara yang digunakan rezim Orde Baru untuk menyaring para pihak yang tak sejalan dengan pemerintah. Sementara TWK digunakan dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara atau ASN.
"Tapi TWK sesungguhnya juga litsus model baru dan lebih luas. Pak Tjahjo (Kumolo) kan, mengatakan juga ini wajar saja cuma kalau dulu terkait PKI (Partai Komunis Indonesia), ini (TWK) lebih banyak lagi jadi ini lebih berat karena lebih luas," ujarnya.
Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Selasa (8/6). Dalam rapat itu, Tjahjo turut mendukung sikap pimpinan KPK yang tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Lebih lanjut, Asfinawati berpendapat, pada dasarnya TWK adalah bagian dari pelemahan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, dia mengatakan, terdapat korelasi antara TWK dengan pertaruhan demokrasi Indonesia.