Pelajar berhadapan dengan hukum kalau langgar pidana, tapi negara harus tetap mendidiknya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menampik pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Ratiyono, yang menyebut akan mencabut Kartu Jakarta Pintar pelajar, yang melakukan tindakan kriminal saat ikut aksi demonstrasi. Menurut Anies, Pemprov DKI tidak akan mengganggu KJP Plus yang diberikan, untuk memastikan setiap anak mendapat pendidikan hingga tuntas.
"Tidan ada. Jadi siswa penerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya itu lemah, sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah supaya sekolah," kata Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (2/10).
Menurut Anies, pencabutan KJP Plus yang diberikan Pemprov DKI justru akan membuat permasalahan semakin kompleks. Hal ini berpotensi membuat anak tak lagi dapat bersekolah, yang melenceng dari tujuan pemerintah.
Bagi Anies, anak bermasalah harus lah dirangkul dengan memberikan pendidikan yang layak, agar mengerti dan tidak mengulangi kesalahannya. Anak beserta orang tuanya harus diajak berdiskusi, agar timbul kebijakan yang solutif.
"Konsepnya salah kalau anak bermasalah lalu dikeluarkan. Lah terus siapa yang didik nanti, kalau justru malah dikeluarkan dari pendidikan?" ujarnya.