Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib ,menilai Densus 88 kini bisa menangkap pendukung KKB di Papua.
Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib menilai, terdapat sejumlah konsekuensi setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dinyatakan sebagai organisasi teroris. Pertama, ujung tombak penanganan kasus adalah Polri, dalam hal ini Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88).
Densus 88, katanya, bisa menangkap siapa saja yang setuju atau mendukung aksi kelompok bersenjata di Papua, termasuk via Twitter. Misalnya, Densus 88 dapat menangkap Veronica Koman yang selama ini mendukung KKB di Twitter atas dugaan terorisme, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Kedua, kata Ridlwan Habib, para pelaku akan dihukum menggunakan UU 5/2018 tersebut. Dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme, kata dia, Polri dapat meminta bantuan TNI. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera menandatangani Pepres TNI mengatasi teroris sebagai payung hukumnya.
Di sisi lain, sambungnya, pelabelan teroris terhadap KKB di Papua harus secara spesifik merujuk pada pimpinna mereka. “Jangan sampai salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung. Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen, kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya, “ ucapnya kepada Alinea.id, Jumat (30/4).
Penangkapan itu, sambungnya, juga dapat menyasar aktivis pro KKB di kota-kota luar Papua. Dia melanjutkan, bila ada indikasi suatu kelompok di Yogyakarta atau Surabaya yang mendukung KKB, kata dia, sekarang sudah bisa dihukum dengan UU 5/2018.