Eks Pimpinan KPK memandang Taliban adalah pergawai yang memegang teguh kode etik.
Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Jasin, Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang rampung dimintai keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ihwal tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jumat (18/6). Dalam kesempatan itu, mereka turut ditanya isu taliban di KPK.
Mengenai isu Taliban, Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam mengatakan, pihaknya minta penjelasan awal muncul istilah itu dan definisi menurut pandangan mantan pimpinan KPK. "Jadi salah satu yang mencuat itu definisi Taliban bukan terkait soal-soal yang identitas keagamaan atau identitas diri, tapi terkait dengan soal-soal kerja dan fungsi," ucapnya di Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Jasin menyampaikan, isu Taliban datang dari luar lembaga antisuap. Menurutnya, saat menjabat Wakil Ketua KPK 2007-2011 isu itu urung ada. Dia pun menduga isu Taliban muncul untuk menyingkirkan orang-orang di lembaga antisuap.
"Mungkin ya, sebagai dasar untuk menyingkirkan orang-orang yang berprestasi (di KPK) ini," ujarnya.
Di sisi lain, Jasin mengatakan, hubungan antarumat beragama di komisi antikorupsi bagus. Lebih lanjut, dia memastikan kerja KPK selalu berdasarkan standar operasional prosedur, peraturan, dan kode etik, bukan afiliasi keagamaan.
"Intinya kerukunan beragama di KPK itu sudah bagus sekali. Tidak ada yang ekstrem terhadap agama tertentu," kata Jasin.
Jasin memandang Taliban adalah orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi saat bekerja karena memegang teguh kode etiknya dan taat peraturan. Dia mencontohkan ketika dulu melakukan sidak ke bea cukai. Jasin bilang, saat itu ada tujuh orang yang dicap Taliban oleh lingkungannya karena tidak pernah menerima suap.
"Itu tahun 2008, istilah Taliban ke suatu lingkungan pegawai itu sudah ada pada saat masuk di bea cukai di tahun 2008. Yang jujur itu disebut Taliban oleh teman-temannya, (dianggap) sok bersih, sok suci," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah memenuhi panggilan Komnas HAM terkait aduan TWK, pada Kamis (17/6). Menurut Ghufron, dalam meminta keterangannya Komnas HAM juga menanyakan isu Taliban di KPK.
"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu, bagaimana tentang isu Taliban dan saya sampaikan sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," ucapnya di kantor Komnas HAM, Jakarta.