Rekomendasi tersebut diharapkan adanya tindak lanjut ke arah penyelesaian kasus.
Komnas HAM memberikan lima isu rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Kelima isu itu terkait dengan toleransi di Indonesia yang dianggap masih tingginya tingkat intoleransi. Isu lainnya konflik agraria, penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, penguatan kelembagaan Komnas HAM dan kepatuhan rekomendasi.
Komisioner Komnas HAM bidang Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara, berharap, Presiden membuat suatu kebijakan agar instansi yang diberikan rekomendasi dapat mematuhinya.
Selama empat tahun kepemimpinan Jokowi, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat belum mendapat langkah penindakan yang berarti. Rekomendasi tersebut diharapkan ada tindak lanjut ke arah penyelesaian kasus.
Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, pemerintah dianggap banyak melanggar hak asasi masyarakat, padahal banyak juga hak asasi pemerintah yang dilanggar masyarakat.
“Selama ini cenderung pemerintah yang melanggar HAM. Tapi sebenarnya masyarakat juga melanggar HAM, membunuh tanpa alasan. Itu pelanggaran hukum yang berat,” ujar JK dalam sambutannya di acara Hari Peringatan HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Selasa (10/12).