Kebanyakan anggota pansel KPK didominasi unsur pemerintah. Mewakili kepentingan penguasa?
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan sembilan nama anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Sebanyak lima di antaranya berasal dari unsur pemerintahan dan empat lainnya dipilih mewakili masyarakat sipil.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh ditunjuk sebagai ketua pansel, sedangkan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arief Satria ditunjuk sebagai wakil ketua pansel. Saat ini, Arief juga merupakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Anggota pansel dari unsur pemerintah lainnya, yakni Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko di Kementerian BUMN Nawal Nely, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kemenkumham Ambeg Paramarta.
Adapun dari unsur masyarakat, Jokowi menunjuk ekonom dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Ahmad Erani Yustika, pakar hukum Universitas Andalas (Unan) Elwi Danil, anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII) Rezki Sri Wibowo, dan pengajar FH Universitas Airlangga (Unair) Taufik Rachman sebagai anggota pansel.
Meskipun bersatus sebagai pengajar, Erani juga tercatat sebagai Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Pada 2021 lalu, Erani tercatat sebagai Komisaris PT Waskita Karya (Tbk), perusahaan negara yang bergerak di bidang konstruksi. Artinya, Erani tak sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan.