Ali Sadikin memanfaatkan sistem komputer untuk merapikan dan mengawasi anggaran Pemda DKI Jakarta.
Akhir bulan lalu, publik dikejutkan dengan besarnya nilai anggaran pengadaan lem merek Aica-Aibon yang tertera di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020, yang mencapai Rp82,2 miliar.
Kejanggalan anggaran tersebut dibongkar anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.
Bukan hanya anggaran untuk lem saja yang dibongkar. PSI pun menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar, pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan senilai Rp121 miliar, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar.
PSI pun mengkritik situs web apbd.jakarta.go.id yang takbisa diakses publik untuk melihat anggaran 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menyalahkan kejanggalan anggaran ini dengan sistem e-budgeting yang dibuat beberapa tahun lalu. Menurut Anies, sistem itu merupakan muasal munculnya anggaran-anggaran aneh.