Keputusan penghentian Program Kartu Prakerja terbilang terlambat.
Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dihentikan pemerintah. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher, dihentikannya program tersebut membuktikan lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.
Pasalnya, kata Netty, penghentian ini baru dilakukan. Padahal, permasalahan Program Kartu Prakerja telah dikritik banyak pihak sejak jauh-jauh hari. "Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti, lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak," kata Netty lewat keterangan tertulisnya, Jumat (3/7).
Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) program ini, di antaranya mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.
Menurut politikus PKS itu, keputusan penghentian ini terbilang terlambat. Dia menyayangkan, dihentikan setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come, dan benefitnya sebagaimana hal yang ada dalam program ini.
"Ini pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.