Komisi V DPR bakal mendorong Kemenkeu agar menambah alokasi anggaran untuk Basarnas.
Komisi V DPR miris dengan kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) Badan Pencarian dan Penyelamatan Nasional (Basarnas). Pangkalnya, minimnya anggaran yang diterima berdampak terhadap kelengkapan peralatan dan kesejahteraan para pegawai.
"Melihat kenyataan lapangan, memang butuh penambahan anggaran untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Basarnas," ucap anggota Komisi V DPR, M. Aras, saat meninjau Kantor Basarnas Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Kamis (22/6).
Ia pun memastikan Komisi V DPR bakal memperjuangkan penambahan anggaran Basarnas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Agar peralatan-peralatan yang sudah berumur bisa diperbarui."
Penambahan anggaran tersebut, sambung politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, juga untuk meningkatkan kesejahteraan personel Basarnas. Baginya, para personel harus mendapatkan hak dan kewajiban yang layak.
"[Personel Basarnas] hanya memiliki BPJS, terutama PPNPN (pegawai pemerintah nonpegawai negara). Ini, kan, tenaga honorer, tentu perlu kita perhatikan karena mereka jam kerjanya juga sama dengan PNS bahkan kalau boleh mungkin mereka lebih banyak didorong untuk maju lebih terdepan," tuturnya.