Kontras mencatat setidaknya terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi, mulai dari serangan fisik hingga digital.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam segala bentuk pembungkaman dan kekerasan yang menyasar para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) belakangan ini.
Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, terdapat beberapa kasus yang menjadi perhatian publik-kaitannya dengan kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai.
"Rentetan peristiwa yang ada, kian menegaskan bahwa fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil (shrinking civic space) semakin nyata terjadi di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (8/8).
Situasi ini diafirmasi lewat sejumlah indeks demokrasi, misalnya dari Economist Intelligence Unit (EIU), yang menyatakan kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan. Indonesia menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (flawed demokrasi). Begitupun jika merujuk data dari Freedom House yang menunjukan penurunan angka kembali di 2023 dengan 58/100. Adapun komponen signifikan yang menyebabkan rendahnya anga ini yakni civic space. Indonesia pun belum dapat memperbaiki situasi dengan keluar dari klasifikasi negara yang tergolong partly free.
Dalam kurun waktu Januari 2022-Juni 2023, Kontras mencatat setidaknya terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi, mulai dari serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, hingga intimidasi. Adapun sejumlah peristiwa tersebut telah menimbulkan setidaknya 272 korban luka-luka dan 3 lainnya tewas. Sementara itu, ragam peristiwa yang terjadi mengakibatkan 967 orang ditangkap.