Berdasarkan data KPA, terjadi 154 konflik agraria disertai kekerasan pada 8 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
Sebanyak 8 dari total 14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terlibat dalam 21 konflik agraria di berbagai daerah pada 2022. Jumlah ini menunjukkan peningkatan, terutama selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widoodo (Jokowi).
Berdasarkan data konflik agraria yang diolah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam 8 tahun terakhir, terjadi 154 konflik agraria disertai kekerasan. Sementara itu, laporan Tim Reforma Agraria Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan, terdapat 223 kasus pertanahan yang melibatkan PTPN yang masuk sebagai pengaduan masyarakat.
"Angka ini sangat memprihatinkan mengingat hanya terdapat 14 perusahaan PTPN di negara kita, namun menyumbang konflik agraria yang besar dan luas," tulis KPA dalam keterangan tertulis, Senin (9/1).
"Lebih memprihatinkan lagi, penyelesaian konflik agraria di wilayah PTPN minus terobosan penyelesaian. Bahkan, terkait dengan penanganan konflik, hak asasi manusia (HAM), administrasi, hingga transparansi dan penanganan korupsi, lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, dan KPK mengeluarkan catatan buruk kepada PTPN," imbuhnya.
Sepanjang 2022, KPA mencatat terjadi 212 konflik agraria di 459 desa dan kota pada 33 provinsi se-Indonesia. Konflik melibatkan 1.035.613 hektare (ha) dan 346.402 kepala keluarga (KK).