KPK ungkap suap impor bawang putih karena dua kementerian tak kompak

KPK mengungkap berulangnya terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus suap di sektor impor pangan karena dua kementerian tidak kompak. Diketahui, dua kementerian yang bertanggung jawab untuk mengurusinya tak punya kebijakan yang sinkron di bidang pangan.

“Titik lemahnya ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Tetapi ini kelihatannya dua kementerian itu tidak selalu sinkron,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta pada Jumat (9/8).

Misalnya, kata Laode, kasus yang terjadi belum lama ini terkait impor beras. Kementerian Pertanian menyatakan stok beras masih banyak, tapi masih saja diimpor lewat Kementerian Perdagangan.

“Akhirnya Kepala Bulog mengeluh, mau ditaruh di mana impor ini karena gudangnya sudah penuh,” kata Laode.

Laode menyampaikan demikian seusai KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra bersama lima orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019.