Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah, ditaksir menerima fee sebesar Rp4 miliar dari berbagai proyek di Kabupaten Muara Enim.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terkaan aliran uang yang diterima Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah (JRS). Dia merupakan tersangka dugaan suap pengadaan proyek-proyek di Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019.
Penyelisikan dilakukan melalui keterangan saksi yang diperiksa di Polda Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (1/3). Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muara Enim, Harson Sunardi dan Pejabat Bagian Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati Muara Enim, Habibi.
"Para saksi didalami pengetahuannya terkait dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka JRS," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (2/3).
Penetapan Juarsah sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengembangkan kasus rasuah yang melibatkan bekas Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Juarsah sempat menjadi Wakil Bupati dan mendampingi Ahmad Yani, yang dibekuk KPK terlebih dahulu akibat kasus korupsi 16 proyek perbaikan jalan.
Dalam perkaranya, Juarsah diduga terlibat dalam menyepakati dan menerima uang biaya (fee) senilai 5% dari total 16 proyek jalan yang diberikan seorang kontraktor Robi Okta Pahlevi senilai Rp132 miliar di Muara Enim, Sumsel. Robi telah diperkarakan terlebih dahulu kasusnya oleh KPK.