Apabila aturan sering direvisi, pada pemilu yang akan datang diprediksi tidak dijadikan perhatian serius terkait pencalonan kepala daerah.
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpru mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka agar diganti, mendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menimbang baik buruknya aturan baru mengganti calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Ketua KPU Arief Budiman mendukung berbagai opsi yang ditawarkan. Mulai dari mengganti Perppu, membuat Undang-undang baru atau merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait calon kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Hanya saja Arief menilai merevisi PKPU mengenai pencalonan paling mudah dan paling cepat dilakukan.
Namun apabila sering dilakukan revisi, kata Arief diprediksi pada pemilu yang akan datang hal tersebut tidak dijadikan perhatian dengan serius pada masa yang akan datang. "Parpol bisa asal saja memilih dan berpandangan bisa saja diganti jika bermasalah," imbuh Arief kemarin (17/3).
Kalaupun memang harus direvisi, maka ada dua opsi. Opsi pertama yaitu tetap biarkan seperti ini dan semua menanggung resiko.
Opsi kedua yakni diskualifikasi. Sikap yang tegas keras dan cepat diyakini Arief dapat memberikan pelajaran langsung. Hal ini juga memberikan pelajaran bagi parpol untuk berhati-hati memilih calon kepala daerah.