Hermanto mengungkapkan ada permintaan duit dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar Kementan SYL dinyatakan WTP.
Pegiat anti korupsi dan pengamat tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih menuntut adanya pemeriksaan terhadap setiap direktorat jenderal di Kementan, khususnya era Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebab, isu jual beli predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan pertama kali terjadi.
Padahal, status WTP dari auditor negara bernama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu adalah opini termulus di negeri ini. Sayangnya, harus kusam karena ulah para pejabat.
Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar menyarankan supaya kasus seperti ini harus diselesaikan di meja hijau. Sebagai, kasus terdekat atau depan mata, transaksi WTP senilai Rp12 miliar itu patut dikembangkan.
“Ya ditindak sampai ke pengadilan,” kata Abdul Fickar kepada Alinea.id, Sabtu (11/5).
Sejalan dengan itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta setiap nama yang disebut dalam pengadilan harus dipanggil KPK. Mengingat lembaga anti rasuah itu yang menangani kasus ini.