APBN tahun 2023 Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, tidak ada anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengingatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan tak sekedar bicara mengenai subsidi kendaraan listrik. Pangkalnya, hingga saat ini DPR dan pemerintah belum pernah membahas besaran dan skema subsidi pembelian kendaraan listrik.
Mulyanto memastikan di APBN tahun 2023 Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, tidak ada anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik.
"Omongan Luhut di media mengesankan subsidi kendaraan listrik ini sudah pasti. Dananya sudah ada dan disetujui DPR. Padahal hingga saat ini DPR dan pemerintah belum pernah membahas rencana tersebut. Jangankan dibahas, dijadwalkan saja belum," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (20/3).
Mulyanto memastikan dalam beberapa kali rapat dengan Menteri ESDM atau Menteri Perindustrian, Komisi VII DPR tidak pernah membahas soal ini. Kabar mengenai rencana pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik diketahui melalui pemberitaan media. Ada pun secara resmi DPR belum pernah menerima surat usulan pembahasan masalah ini.
"Jadi kita tidak tahu skema implementasinya apakah fair atau condong ke perusahaan tertentu. Yang jelas untuk tahun anggaran 2023 tidak ada alokasi untuk subsidi kendaraan listrik ini baik di Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian," katanya.