Ia juga menilai Anwar harus menerima kenyataan bahwa "ia tidak mampu memerintah negara dengan baik".
Perserikatan Bangsa-Bangsa harus diganti dengan badan dunia baru yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah global. ASEAN harus menghentikan kebijakan non-interferensi yang sudah lama ada untuk mengatasi krisis Myanmar. Kedua usul itu diserukan kata mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Jumat (26/5).
Dalam sebuah wawancara dengan Nikkei di sela-sela forum Future of Asia, politisi lansia yang blak-blakan itu mencerca apa yang dilihatnya sebagai keseimbangan kekuatan yang timpang yang sering menghambat PBB mengambil tindakan yang berarti.
“Saya merasa sekarang ada banyak masalah umum di seluruh dunia,” kata Mahathir. "Perlu ada organisasi dunia yang dapat mengatasi [masalah ini karena mempengaruhi] dunia, bukan hanya satu negara, karena beberapa negara kaya, beberapa lainnya miskin."
Mahathir, 97, melihat penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai menghilangkan peluang "Global Selatan" untuk membuat suara mereka didengar di organisasi global.
“Negara-negara miskin memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan banyak masalah lain yang umum terjadi,” katanya, seraya menambahkan bahwa PBB belum dapat memainkan peran yang diharapkan.