Jika tidak ditunjuk langsung akan menjadi fitnah kepada 580 anggota DPR lainnya.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD diminta untuk membuka oknum pelaku transaksi di bawah meja, baik yang ada di DPR, Mahkamah Agung (MA), dan pemerintah. Jika tidak ditunjuk langsung akan menjadi fitnah kepada 580 anggota DPR lainnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan, tidak semua anggota DPR berkelakuan buruk.
"Langsung aja to the point (tunjuk nama). Itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Ada juga yang superbaik, demikian juga semua lembaga tidak semua jelek pasti ada yang superhebat," ujar Sahroni, seperti dikutip dari laman DPR, Senin (12/6).
Politikus Fraksi Partai Nasdem ini tidak membantah itu apa yang disampaikan Mahfud. Akan tetapi, ia meminta Mahfud tidak melakukan generalisasi.
"Kita semua tidak bisa langsung menyangkal ini, saya rasa di semua lembaga tinggi pasti ada saja oknum yang melakukan ini. Mau di MA, DPR, dan tentu saja di pemerintahan. Saya ingin memberi saran saja, siapa pun kita tolong jangan generalisasi," kata Sahroni.