Mahfud tak memerinci ke-4 kasus dugaan pelanggaran HAM berat tersebut. Namun, seluruhnya diputus lepas oleh MA.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan penyelidikan ulang terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu. Laporan diserahkan bersama tim Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (11/1).
"Saya Menko Polhukam bersama tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 sudah menyelesaikan tugas dan hari ini menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden," kata Mahfud dalam keterangannya.
Disampaikan Mahfud, laporan tersebut telah disampaikan secara utuh kepada Presiden Jokowi, termasuk masalah yuridis dan politik yang menjadi perdebatan selama lebih dari 23 tahun.
Adapun tim PPHAM dibentuk untuk mencari kemungkinan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara nonyudisial dengan pertimbangan situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang. Ini dilakukan sebab penyelesaian secara yudisial menemui jalan buntu.
"Oleh sebab itu, Presiden mencoba dan memulai membuka jalan menyelesaikan kebuntuan ini dengan membentuk tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang diminta melakukan pemeriksaan dan penyelidikan ulang terhadap peristiwa itu," tutur Mahfud.