Kebijakan penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan Anies-Sandi dikhawatirkan akan menyebabkan eksodus pedagang dari luar daerah.
Kebijakan penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan Anies-Sandi sebagai pemimpin DKI Jakarta kembali mendapat tanggapan miring. Kebijakan menutup jalan Jatibaru Raya untuk mengakomodir ratusan pedagang kaki lima (PKL) itu dinilai mantan Wagub DKI era R. Soeprapto, Bunyamin Ramto tak tepat.
Dia mengkhawatirkan akan terjadi eksodus pedagang dari daerah ke Ibu Kota. "Kalau mereka menyerbu Jakarta, siapa yang mau menampungnya? Jakarta ini bukan kota kaki lima," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/3).
Mantan Wagub bidang ekonomi dan pembangunan ini sengaja bertandang untuk menemui Wagub Sandiaga Uno di ruang kerjanya. Banyak saran yang diberikan pada pertemuan yang diawali makan siang bersama itu.
Kepada Sandiaga, Bunyamin mengatakan, di era kepemimpinannya periode 1982-1987 di Jakarta seluruh PKL terdaftar. Tidak boleh ada penambahan jumlah untuk mengantisipasi ledakan PKL di Ibu Kota. "Sebab pemerintah apa pun tidak akan mampu menampung PKL kalau tidak dibatasi," ungkapnya.
Terlebih tidak ada dasar aturan untuk melancarkan kebijakan penataan kawasan Tanah Abang. Meski seorang Kepala Daerah memiliki hak untuk menggulirkan diskresi, kata Bunyamin, tetap harus taat terhadap aturan. "Siapa pun juga pemerintah itu, dia harus tetap patuh pada aturan," tegasnya.